Jokowi Singgung Pajak Mobil, Menperin Airlangga 'Lempar Bola'

Jokowi Singgung Pajak Mobil, Menperin Airlangga 'Lempar Bola' - Selain menyebut nasib pabrik Esemka, perhatian Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) pada industri otomotif Tanah Air berlanjut ke pertanyaan soal harmonisasi Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Hingga sekarang harmonisasi PPnBM tersebut masih belum jelas kapan menjadi regulasi.


Menurut penjelasan Ketua I Gaikindo (Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia) Jongkie D Sugiarto, Jokowi sempat mempertanyakan urusan tersebut saat sedang berangjangsana ke acara Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS), pada Kamis (2/8). Jongkie adalah salah satu pengurus Gaikindo yang menemani Jokowi dan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto ketika keliling lantai pameran GIIAS.

"Tadi Pak Jokowi nanya, hingga dimana sekarang? (perkembangan harmonisasi PPnBM) Saya diam saja, Pak Airlangga yang jawab, 'sama bu Ani, Sri Mulyani (Menteri Keuangan)'," kisah Jongkie saat didatangi di stan Hyundai.

"Sudah berapa lama? (tanya Jokowi lagi). Delapan bulan pak (jawab Airlangga). Ya kami memperhatikan aja," ucap Jongkie.

Berdasarkan keterangan dari Jongkie, regulasi harmonisasi PPnBM sudah dirindukan para anggota Gaikindo. Melalui regulasi itu, Jongkie menilai Indonesia mampu menggenjot buatan untuk ekspor.

Jongkie bilang produsen otomotif di domestik sudah terlampau lama berkutat pada model Multi Purpose Vehicle (MPV). Potensi ekspor tersumbat karena pasar dunia bukan mohon MPV, tetapi sedan.

Produksi MPV tumbuh besar di Indonesia sebab salah satunya didukung Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2013 mengenai kendaraan bermotor yang kena PPnBM. MPV yang masuk kelompok 4X2 bermesin di bawah 1.500cc diberi beban PPnBM 10 persen.

Sedangkan guna sedan dirasakan seperti barang paling mewah karena kena PPnBM 30 persen untuk kelompok mesin di bawah 1.500cc.

"Kalau Indonesia terdapat MPV, sedan tidak ada, SUV sedikit. Ya, telah jadi pada pindah warung, nah makanya kita buat lengkap, baru ekspor dapat berkembang," kata Jongkie.

Disebutkan Jongkie, terdapat empat urusan yang dapat dihubungkan dengan harmonisasi PPnBM. Pertama, mengenai carbon tax, di mana perpajakan diukur dari seberapa tinggi mobil ramah lingkungan.

Kedua, berhubungan pengembangan Low Cost Green Car (LCGC). Ketiga soal wacana regulasi Low Carbon Emission Vehicle (LCEV) dan keempat tentang pengenaan PPnBM bukan menurut format kendaraan.

Sekian artikel saya tentang Jokowi Singgung Pajak Mobil, Menperin Airlangga 'Lempar Bola' semoga artikel ini bisa bermanfaat.

Berlangganan update artikel terbaru via email:

0 Response to "Jokowi Singgung Pajak Mobil, Menperin Airlangga 'Lempar Bola'"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel